Di akun-akun media sosial yang berbasis jurnalisme warga, kita mudah menemukan konten peristiwa terkini. Baik itu video pencurian, rekomendasi tempat nongkrong, bencana, kehilangan orang, hingga kecelakaan.

Akun tersebut tak sedikit pula yang menyertakan nama kota atau kabupaten tertentu. Mereka terkadang mengunggah video hasil dari pengelolanya. Terkadang pula hasil dari kiriman para warga atau berasal dari upaya mengunggah ulang dari sumber maupun pengguna lain.

Kota Solo dalam sematan nama akun media sosial itu mudah kita temukan. Satu hal yang menjadi perenungan saya di beberapa hari terakhir adalah video-video berhubungan dengan kecelakaan di jalan raya.

Peristiwa yang terekam itu terkadang disebabkan seorang pengendara yang keluar dari gang mau belok kiri tanpa menengok keadaan yang ada di arah lawannya. Tindakan tersebut menyebabkan pengendara tertabrak oleh kendaraan lain.

Dari peristiwa itu, dalam konstelasi bahasa dari para warganet yang memenuhi kolom komentar. Saya kerap menemukan pernyataan yang kelihatannya jamak dan templat.

Pernyataan itu di antaranya sebagai berikut: (1) Budaya wong Solo sing mak kluwer seko gang ya ngono iku akibate serta (2) Kebiasaan kendaraan entah motor atau mobil keluar dari jalan kampung gak lihat kanan/kiri ada kendaraan lain apa gak. Padahal jelas aturannya utamakan kendaraan di jalur utama.

Pernyataan tersebut tentu saja sah sebagai ruang bagi para warganet dalam berbagi analisis terhadap sebuah peristiwa. Betapa pun itu adalah salah satu manfaat dari keberadaan media sosial, selama melahirkan percakapan yang sehat.

Walakin, agaknya ada sesuatu hal dari sisi kebahasaan yang patut ditelaah jika kemudian tindakan tersebut mudah dialamatkan pada warga sebuah kota tertentu. Ini bisa memiliki muatan kesalahan di dalam membangun logika.

Ongkos Ketidakpatuhan

Berbagai peristiwa seperti di atas kerap saya lihat di Kota Solo dalam beberapa waktu terakhir. Jika hal itu kerap terjadi, tentu menjadikan sebuah kontradiksi atas slogan pada plang yang menghiasi di banyak sudut jalan dengan berbagai keterangan.

Keterangan itu adalah: Tertib Berlalu Lintas Cermin Budaya Wong Solo. Kota Solo menjadi wilayah yang sejak awal pertumbuhannya dibesarkan oleh salah satu hal berupa kebudayaan.

Kebudayaan itu yang mengidentikkan ciri maupun watak masyarakat Solo. Yakni, rasa rendah hati dan santun (andhap asor), menjunjung tinggi etika (unggah-ungguh), hingga tenggang rasa (tepa slira).

Dengan perwatakan itu, terhadap kebudayaan yang terjadi pada jalan raya, mulanya orang Solo dikenal jarang yang membunyikan klakson sebagai semiotika kemarahan saat terjadi kemacetan.

Seperti halnya terjadi di kota besar macam Jakarta. Yang justru menarik, pembunyian klakson di Kota Solo itu menjadi perlambang tegur sapa pada pengguna lain yang melintas.

Mereka kadang membarenginya dengan mimik wajah senyum dan menundukkan kepala sebagai upaya menyiratkan pesan untuk menghormati dan menguatkan bahwa di jalan raya, etika keselamatan perlu dilakukan secara kolektif.

Walakin, dengan melihat persepsi yang muncul di atas kiranya terbesit situasi yang amat mengkhawatirkan. Meski begitu, kita tak boleh langsung membuat kesimpulan tunggal bahwa penyebab itu semua adalah warga Solo.

Betapa pun patut kita pahami, urbanisme telah lama berbiak di Kota Solo, yang di sana menghubungkan orang di luar Kota Solo singgah di dalamnya, macam menempuh pendidikan maupun bekerja untuk memenuhi kehidupan. Yang mengemuka, aturan untuk mengembalikan kepatuhan dibuat.

Di banyak jalan yang ada di kampung-kampung Kota Solo, kini lazim di beberapa titik dipenuhi alat pembatas kecepatan atau polisi tidur, berupa gundukan yang dibuat melintang di permukaan jalan menggunakan aspal, semen, atau karet.

Agaknya hal itu yang mencuatkan situasi banal. Kebanalan atas ketidakpatuhan yang terjadi dalam pertumbuhan kota.

Ini mengingatkan esai dari kolumnis Bagja Hidayat (2024) sebagai “Ongkos Ketidakpatuhan”. Menurutnya, pembuatan polisi tidur adalah cara berpikir karbitan dan mengasumsikan bahwa jika tidak diawasi atau diancam, orang tak akan patuh pada aturan. Akhirnya, dari sana kita memahami, ketidakpatuhan mensyaratkan ongkos yang mahal.

Dinamika Kebudayaan

Padahal sejatinya ada upaya yang lebih penting daripada itu, yakni edukasi yang terhubung pada kesadaran kolektif tentang perlunya ketaatan. Satu pihak dengan yang lainnya memiliki pikiran yang bermuara saling menjaga.

Kebudayaan jalan yang ada di Kota Solo agaknya tergambar dari apa yang pernah diungkapkan oleh Acep Iwan Saidi, terbingkai oleh “pranata mekanistik”. Dalam tulisannya berjudul “Jalan Raya sebagai Desain Kebudayaan” (Jurnal Sosiologi Institut Teknologi Bandung, 2010), ia mengungkapkan, dampak dari itu semua menjadikan keramahan individu sebagai ciri manusia kolektif menjadi hilang, setidaknya terkikis.

Jalan-jalan di Kota Solo kelihatannya makin mengabsahkan bahwa para pengguna mudah melakukan kecerobohan dan ketidakpatuhan. Kini, kita pun mudah menemukan para pengguna jalan yang tak sabar dalam mengurai kemacetan dengan membunyikan klakson secara terus-menerus. Berisik, bukan!?

Dua belas tahun tinggal di Kota Solo, dalam lima tahun terakhir saya bermukim di sebuah rumah di Karangasem, Kecamatan Laweyan, yang tepat berada di pinggir Jalan Slamet Riyadi. Setidaknya saban akhir pekan selalu mendapati lalu-lalang sekelompok pemotor dengan knalpot brong, yang kadang memunculkan aroganismenya.

Suara knalpot itu tentu amat mengganggu telinga banyak orang. Entah, obsesi apa yang hendak dicari oleh mereka. Bagaimanapun jika kita menyematkan ungkapan “sumber daya manusia rendah”, mungkin saja mereka tak terima. Memang pihak kepolisian juga sering melakukan upaya untuk mengatasi kekacauan itu.

Akan tetapi, persepsi terhadap jalan yang makin menguatkan individualisme, rombongan itu senantiasa ada dan membuat keresahan. Jika tidak dilakukan mitigasi pada desain kebudayaan, agaknya diam-diam kita akan mendapati perubahan ungkapan “Tertib Berlalu Lintas Cermin Budaya Wong Solo” menjadi “Tertib Berlalu Lintas Bukan Cermin Budaya Wong Solo”.[]