Seorang pemimpin negara yang dalam kajian psikologi politik dipahami bahwa seorang pemimpin tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Ia adalah produk dari akumulasi pengalaman hidup, trauma, nilai-nilai yang diinternalisasi sejak dini, serta konteks sosial-budaya yang membentuk cara ia memandang kekuasaan, otoritas, dan rakyat yang dipimpinnya.
Salah satu pelopor psikologi politik modern, Harold Laswell (1930) dalam karyanya Psychopathology and Politics berargumen bahwa perilaku politik seseorang secara tidak sadar berakar dari kondisi psikologis dan perilaku politik seseorang tidak dapat dipahami tanpa menelusuri biografi psikologisnya secara mendalam.
Dalam kesempatan ini, kita bakal mengulas akan menelusuri kondisi psikologis Prabowo Subianto. Yang kemudian, bisa kita nilai pengaruh kebijakannya dalam berpolitik.
Prabowo Subianto Djojohadikusumo atau Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Kedelapan Indonesia pada 20 Oktober 2024. Presiden Prabowo, sebagaimana kita tahu telah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak lima kali dalam pemilihan umum, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.
Dari lima pencalonan tersebut, ia empat kali mengalami kekalahan sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 (Disway.id). Prabowo bukan hanya sekadar politisi biasa. Ia merupakan mantan komandan pasukan khusus baret merah Indonesia, Kopassus. Ia menantu juga mantan Presiden Soeharto.
Prabowo adalah pewaris dinasti aristokrasi priyayi yang berakar empat generasi. Seseorang yang pernah diasingkan, dipecat dari militer. Juga berkali-kali kalah dalam pemilu sebelum akhirnya menduduki kursi tertinggi republik ini.
Prabowo lahir dari keluarga yang menurut Clifford Geertz (1960) dalam The Religion of Java, disebut sebagai puncak lapisan priyayi atau kelas bangsawan birokrat yang memiliki konsepsi diri sebagai pemimpin alamiah yang ditakdirkan untuk mengatur mereka yang berada di bawah. Kakek Prabowo, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, adalah keturunan bangsawan Jawa yang berakar dari aristokrasi kolonial sekaligus pejuang kemerdekaan, ia mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) dan menjadi Ketua Dewan Agung (DPA) yang pertama.
Rohana Kuddus dalam New Left Review (2024) mencatat bahwa keluarga Djojohadikusumo berasal dari lapisan priyayi. Ia digandeng oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menjadi birokrat elite yang menjembatani penguasa kolonial dengan rakyat jelata.
Warisan ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai political habitus dalam The Logic of Practice milik Pierre Bourdieu (1990) yakni disposisi bawah sadar, yakni kekuasaan adalah hak serta bukan tanggung jawab yang dipercayakan.
Prabowo juga tumbuh dalam lingkungan elit politik ekonomi di mana sang ayah, Prof. Sumitro Djojohadikusumo adalah tokoh kunci ekonomi dan pembangunan Indonesia yang menjabat sebagai menteri pada masa Orde Lama dan Baru. Gagasan ekonominya menjadi fondasi arah pembangunan bangsa Indonesia (BBC News).
Ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo telah terpapar oleh inner workings of governments sejak usia sangat muda. Ini adalah bentuk sosialisasi kekuasaan yang jarang dimiliki oleh pemimpin manapun. Dan pada usia 7 tahun, Prabowo di asingkan karena keterlibatan ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Pengasingan membawanya ke Swiss, Inggris, dan berbagai negara Eropa. Ia tumbuh di sana. Dari tempat-tempat itu tertanamlah luka psikologis berupa perasaan tercabut dari tanah air yang sangat ia cintai secara ideologis.
Dalam perspektif psikologi perkembangan, pengasingan di masa kanak-kanak dapat menimbulkan need for belonging yang kuat. Yang kemudian, ditransformasi menjadi nasionalisme yang intens dan kebutuhan untuk membuktikan diri sebagai putra bangsa yang paling setia.
Lalu, setelah Prabowo beranjak dewasa dan kembali ke tanah air ia memilih masuk ke Akademi Militer Magelang pada 1970 dan lulus pada 1974. Pilihannya untuk masuk ke Akademi Militer bukanlah pilihan sembarangan. Ia memilih jalan militer di saat keluarganya adalah keluarga intelektual teknokrat.
Selama lebih dari dua dekade, Prabowo meniti karir di Kopassus, unit elite pasukan TNI AD yang terkenal karena budaya operasional yang sangat kaku, berorientasi pada misi. Dan memandang rantai komando sebagai sakral.
Penelitian Moch Ali Imron Hasanudin berjudul Kepemimpinan Seorang Prabowo Subianto dalam Pertahanan Nasional (Research Gate, 2022) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo terbentuk oleh latar belakang militernya, intelegensi tinggi, dan nasionalisme yang kuat, menekankan karisma dan orientasi pada tugas.
Militerisme
Berangkat dari pengalaman psikologis yang kental dengan militerisme, Prabowo menggandeng dan melibatkan tentara dalam program-program kebijakan sipil. Prabowo melibatkan militer dalam kebijakan populis seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, menanam jagung, dan projek politik lainnya.
Dari keterlibatan itu, netralitas tentara dapat dipertaruhkan. Alih-alih melindungi kedaulatan rakyat dan melindungi teritorial Indonesia, tentara malah menjadi eksekutor kebijakan politik dan ekonomi presiden.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan Rp. 71 triliun pada tahap pertama di 2025 adalah contoh paradigmatik. Secara retorika, program ini berbicara tentang gizi dan kemanusiaan.
Namun dalam implementasinya, program dikelola dengan logistik bergaya militer, melibatkan personel TNI dalam distribusi, dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional yang strukturnya bersifat komando dari atas. Ini adalah cara berpikir militer yang seharusnya tidak boleh untuk diterapkan dalam masalah sosial yang bersifat anti komando.
Prabowo memang telah menjalani transformasi citra yang signifikan dari sosok yang dikenal karena retorika populis keras dan tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur dan Aceh pada 1990-an, menjadi figur yang lebih pragmatis sebagai Menteri Pertahanan di bawah Jokowi (2019-2024).
Namun, dalam psikologi kepribadian, ada perbedaan penting antara perubahan perilaku adaptif dan perubahan struktur karakter yang mendasar. Pemilih yang memilih Prabowo justru dipandu oleh harapan akan strongman leadership yang di idam-idamkan oleh rakyat Indonesia dengan harapan agar Indonesia lebih maju.
Lebih jauh, tuduhan pelanggaran HAM di masa lalu yang disebut sebagai bayangan gelap yang terus mengikutinya dan tidak bisa begitu saja diabaikan dalam analisis psikologi politik. Dalam perspektif psikoanalisis, cara seseorang bertindak dalam posisi absolut lebih mengungkap karakter dasarnya daripada ketika ia berada dalam kondisi yang diperhitungkan secara politik.
Psikologi Prabowo merupakan produk dari dua sistem nilai yang pada dasarnya bertentangan dengan demokrasi liberal. Merupakan sebuah hirarki militer yang tidak mentolerir ketidakpatuhan, dan aristokrasi priyayi yang memandang kekuasaan sebagai hak bawaan.
Ketika keduanya bergabung dalam diri seorang presiden, maka ia menggarisbawahi pentingnya lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR yang independen, mahkamah yang tidak tunduk pada eksekutif, pers yang bebas, dan masyarakat sipil yang vokal sebagai counterweight. Ironisnya, justru lembaga-lembaga inilah yang sedang dalam tekanan di bawah pemerintahan Prabowo.
Tantangan terbesar Indonesia ke depan bukanlah apakah Prabowo mampu memimpin karena memang kapasitas kepemimpinannya tidak diragukan. Namun, pertanyaannya adalah apakah Indonesia mampu memimpin Prabowo seperti membatasi dan mengarahkan energi kepemimpinannya dalam koridor konstitusional yang demokratis?
Jawabannya akan ditentukan bukan oleh seorang presiden, melainkan oleh seluruh ekosistem politik, sosial, dan institusional republik ini. Dalam psikologi politik, kita tidak hanya menganalisis pemimpin kita juga menganalisis cermin yang ada di hadapan mereka.
