Gairah beragama masyarakat di Indonesia memang tampak luar biasa. Acara keagamaan rutin digelar di mana-mana, masjid megah berdiri di hampir setiap sudut jalan, fenomena "berhijrah" membanjiri media sosial, dan kelas kajian agama tumbuh sangat subur.
Namun, ada hal yang aneh. Semangat keagamaan yang meluap-luap ini ternyata belum dapat mempengaruhi keadaan sosial-politik kita secara berarti. Di tengah masyarakat yang tampak semakin saleh, masalah seperti korupsi, kemerosotan moral, dan kemiskinan justru terus bertahan.
Dalam catatan Transparency International Indonesia (TII), dari 180 negara, Indonesia menempati peringkat 109 dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 34 pada tahun 2025. Ini memperlihatkan bagaimana tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dan menimbulkan keresahan yang begitu mendalam bagi masyarakat.
Paradoks ini terasa makin memprihatinkan ketika akhir-akhir ini kita disuguhkan deretan kasus mega korupsi bernilai triliunan rupiah. Pada saat yang sama, ruang publik kita tak pernah sepi dari atribut dan seremoni keagamaan. Ironisnya, para pelaku korupsi bahkan sering tampil dengan citra diri yang sangat religius. Seolah-olah, ibadah ritual bisa membasuh dosa sosial yang mereka perbuat.
Misalnya saja pada kasus dugaan korupsi yang menyandung salah satu Bupati di Jawa Tengah (Sukoharjo) beberapa waktu silam. Di suatu momen, ia pernah terekam berpesan, “Hidup jangan mikirin dunia terus, mikir akhirat itu penting. Karena apa? Besok kita semua akan ada pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat.” Kalimat itu terdengar sangat bermoral. Namun tragisnya, ia justru terjerat dugaan kasus korupsi yang merugikan hak orang banyak.
Ilusi Kemajuan dan Pendangkalan Makna
Paradoks yang terjadi semacam ini mungkin saja disebabkan oleh kesalahpahaman kita dalam memahami fungsi agama itu sendiri. Ali Syariati dalam bukunya Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam gubahan Ali Syariati (Mizan, 1993), menjelaskan bahwa sebuah bangsa bisa terjebak dalam logika kemajuan lahiriah semata. Kita sibuk mengagumi kemegahan gedung, kemewahan pakaian, dan kecanggihan teknologi, tetapi mengabaikan hal mendasar seperti moral, nilai, dan pandangan hidup.
Di Indonesia, sebagian besar dari kita tampaknya sedang terjebak dalam ilusi tersebut. Kita sering salah kaprah, mengira fasilitas ibadah yang modern dan simbol keagamaan yang megah adalah tanda kemajuan spiritual. Akibatnya, ibadah mengalami pendangkalan makna. Agama tidak lagi menjadi pemandu hidup yang mendasar, melainkan sekadar komoditas visual agar terlihat indah dan saleh di mata publik.
Pendangkalan ini semakin diperparah oleh gaya hidup modern yang serba instan dan mendorong persaingan. Logika serba praktis ini rupanya ikut meracuni cara beragama. Sehingga agama sangat jarang didekati dengan perenungan mendalam untuk menjawab tantangan zaman, dan berakhir membeku menjadi rutinitas mekanis yang ditiru secara turun-temurun tanpa pernah dikritisi.
Kondisi ini sejalan dengan pandangan filsuf Herbert Marcuse tentang manusia satu dimensi. Bahwa, dibawah sistem yang serba serakah, manusia cenderung kehilangan daya kritis karena pikirannya. Ia telah dijinakkan oleh gaya hidup konsumtif yang nyaman.
Ini berkelindan dengan spektrum spiritual yang kita dikondisikan untuk menerima doktrin secara pasif tanpa memahami dampak etisnya dalam menjalani kehidupan. Agama kehilangan daya dobraknya karena hanya diperlakukan sebagai warisan masa lalu untuk dikagumi, bukan sebagai pisau analisis untuk memahami.
Ketundukan pasif tanpa daya kritis inilah yang kemudian menyuburkan budaya taklid, sikap beragama yang ikut-ikutan secara buta. Pada titik ini, kritik Karl Marx menemukan relevansinya ketika ia menyebut "agama adalah candu bagi masyarakat".
Melalui pemahaman yang keliru, doktrin kesalehan bisa dipelintir oleh pihak berkuasa untuk melanggengkan status quo. Umat dicekoki pemahaman bahwa penderitaan dan kemiskinan adalah takdir yang harus diterima dengan kepasrahan total.
Agama sengaja dijinakkan menjadi urusan privat belaka; sebuah "obat tidur" yang melumpuhkan kesadaran bersama. Umat digiring untuk sibuk mengumpulkan pahala pribadi demi kehidupan setelah mati, sementara mata mereka tertutup rapat dari kewajiban melawan ketidakadilan yang terjadi di depan mata.
Pemisahan antara kesalehan ritual dan kepekaan sosial inilah yang membuat korupsi makin subur. Seseorang bisa merasa menjadi pemeluk agama yang sempurna hanya karena ibadah ritualnya tak pernah putus, meski pada saat yang sama ia menutup mata atau bahkan terlibat dalam sistem sosial yang menindas.
Islam dan Perlawanan
Oleh karena itu, Islam tidak boleh diposisikan sekadar sebagai kebudayaan statis yang hanya mengulang-ulang tradisi. Islam harus dikembalikan fungsinya sebagai kompas berpikir yang progresif, senjata intelektual, dan bahan bakar moral untuk merombak segala bentuk ketidakadilan. Islam adalah keyakinan yang menyatukan antara ketundukan kepada Tuhan dengan perjuangan menegakkan keadilan di bumi.
Untuk menerapkan cara beragama yang responsif terhadap realitas sosial di Indonesia, setidaknya ada dua langkah praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, mengubah pemahaman tauhid menjadi gerakan pembebasan. Tauhid tidak boleh lagi diajarkan sebatas konsep abstrak tentang keesaan Tuhan. Kalimat Laa ilaaha illallah (Tiada Tuhan selain Allah) adalah deklarasi pembebasan.
Artinya, ketika seorang Muslim tunduk pada Allah Swt., ia secara otomatis menolak tunduk pada "berhala modern", mulai dari keserakahan sistem kapitalistik, kesewenang-wenangan penguasa, hingga praktik suap-menyuap. Tauhid harus menjadi daya kekuatan yang membuat masyarakat berani berkata "tidak" pada korupsi, perampasan lahan, dan perusakan lingkungan.
Kedua, menggeser fokus khotbah dan kajian keagamaan. Mimbar-mimbar agama harus mulai berani menyuarakan dosa-dosa sosial, tidak melulu membahas dosa individual yang bersifat privat. Kajian agama harus membekali umat dengan analisis yang tajam untuk membaca realitas sekitar. Umat harus dididik untuk paham bahwa membiarkan korupsi merajalela atau membiarkan hak-hak rakyat kecil diinjak-injak adalah bentuk kekufuran sosial yang nyata.
Beragama secara kritis menuntut agar setiap ritual yang kita jalankan mampu bertransformasi menjadi energi perlawanan terhadap kezaliman. Praktif koruptif akan selalu subur di negeri ini jika kita memisahkan iman dari tindakan nyata. Kesalehan ritual harus dibarengi dengan kemampuan membaca realitas sosial.
Umat tidak boleh lagi pasif. Sudah saatnya kita menjadi khalifah yang berdiri tegak membela hak-hak rakyat yang dirampas, serta konsisten menegakkan keadilan bagi mereka yang lemah dan tertindas. Hanya dengan cara itulah, kesalehan tidak lagi menjadi topeng bagi maraknya korupsi, melainkan menjadi benteng terdepan untuk menghancurkannya.